Fakultas Syariah dan Hukum

Pantaskah ABH Dijatuhi Sanksi Penjara?

Posted By: Admin Terakhir Diupdate: Rabu, 24-JUL-2019

ANAK, secara hukum ditetapkan sebagai pemilik hak (ahliyâtu al-wujûb). Namun, belum memiliki kecakapan dalam melaksanakan segala yang dituntut oleh hukum (ahliyâtu al-adâ), karena belum memenuhi syarat dewasa atau baligh. Berarti, prilaku anak tidak dapat dimintai pertangungjawaban hukum atas apa yang dilakukannya, baik secara perdata ataupun pidana.

Demikian menurut Dr Chaerul Shaleh saat mempertanggungjawabkan Disertasinya pada ujian terbuka promosi doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN SGD Bandung,  belum lama ini. Sidang Disertasi,  dengan judul “Ahliyâtu al-wujûb dan ahliyâtu al-adâ Anak sebagai Subjek Hukum Hubunganya dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak” ini dipromotori oleh Prof Dr H Juhaya S Praja, Prof Dr HI Nurol Aen, dan Dr Nurrohman.

Tetapi, lanjut Dr Chaerul, terdapat undang-undang  nomor 11 tahun 2012, yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU-PA). Keduanya merupakan legal formal dalam menangani anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum (ABH).

“Keduanya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) sebagai dasar atas penyelesaian dan perlindungan perkara anak, baik secara perdata ataupun pidana,” kata Dr Chaerul.

Dijelaskan, secara pidana, paradigma penanganan ABH secara formil didasarkan pada beberapa perubahan yang sangat mendasar. Pertama, perubahan paradigma kejahatan menjadi kenakalan; kedua, perubahan paradigma sengaja menjadi kesalahan; dan ketiga, perubahan paradigma sanksi menjadi rehabilitasi.

Perubahan paradigma ini berimplikasi pada model peradilan pidana anak,  yang berfungsi (Judicial power) atau memeriksa dan  mengadili perkara sesuai dengan standar legal formal yang ditetapkan.

Secara faktual, UU-SPPA sebagai  legal standing, baru sebatas rumusan hukum formil, belum  berbentuk hukum materil, sehingga penanganan ABH seringkali masih mempergunakan KUH-Pidana sebagai hukum formilnya, yang berorientasi absolut, dengan bentuk  penjatuhan sanksi penahanan atau penjara. Ini  belum  sejalan dengan prinsip the best interest of child.

Berbeda dengan ABH dari aspek perdata. Perbuatan anak dalam hukum perdata ditetapkan atas dasar aspek yang menguntungkan anak, dan dapat dibatalkan apabila dianggap dapat merugikan anak. Secara materil, kepentingan anak dalam KUH-Perdata telah terakomodir.

Hanya saja menimbulkan aspek ketidakpastian hukum bagi lawan hukumnya, yang berimplikasi tergangunya prinsip-prinsip perdata,  walaupun secara materil anak dalam hukum perdata telah mendapat tempat yang spesifik. Hak anak  tetap menjadi persoalan karena anak dalam lalu lintas hukum  tetap harus diwakili oleh walinya, dan anak tetap sering menjadi korban atas perbuatan hukum.

Formulasi Hukum Islam dalam memahami anak, baik secara perdata ataupun pidana, didasarkan atas kemampuan anak yang berhubungan dengan ahliyâh, sebagai pemilik hak dan kewajiban, yang  ditetapkan atas dasar hidup  dan tamyiz. Sehingga anak yang hidup dan tamyiz dikatagorikan sebagai pemilik ahliyâhtu al-wujûb dan ahliyâtu al-adâ  sempurna.

Adapun hidup tetapi tidak tamyiz, didasarkan atas pengampuan  atau perwalian  yang melahirkan hak tanggungan, baik tanggungan wali atau tanggungan Negara sebagai  penjamin dan pelindung hak warga Negara, karena Negara didudukan sebagai pemegang hak perwalian bagi anak yang tidak memiliki wali.

Pertangungjawaban pidana anak ditetapkan sebagai proses ultimum remidium atau syadzu dzariah, dengan tujuan rehabilitasi atau ta`dib bi rûfâh., dimana pemidanaan sebagai proses ta`dib yang dilaksanakan atas dasar pola kasih sayang (rûfâh), pemidanaan hanya sebagai bentuk katup pengamanan atas terjadinya perbuatan pidana agar tidak merusak sistem sosial kemasyarakatan, dan tujuan antara untuk  mencapai  kesejahtraan anak secara utuh.

Disertasi ini memberikan kepastian legal standing dalam menerapkan konsep restorasi justice/tadib bi rûfâh sebagai bentuk perbuatan ta`zir, yang mengacu pada proses pemaafan korban dan melaksanakan restitusi sebagai bentuk diyat, sebagai hukum yang hidup dan sejalan dengan bangsa Indonesia.

Karennya, Dr Chaerul menyodorkan rekomendasi: pertama, unifikasi batas usia kecakapan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan multitafsir dalam memahami perbuatan anak, baik dalam wilayah perdata ataupun pidana, sehingga mampu  memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum.

Kedua, merumuskan kembali konsep dewasa dan pendewasaan,  dengan menetapkan batas usia kawin, yang sejalan dengan perkembangan psikologis dan biologis anak; ketiga, merumuskan bentuk-bentuk kenakalan anak dalam satu rumusan undang-undang, dikarenakan undang-undang peradilan anak yang selama ini dipergunakan, lebih bersifat hukum formil.

“Dan, harus diingat bahwa Peradilan Anak sebagai Family Court bukan subsistem peradilan umum/Penambahan kompetensi absolut Pengadilan Agama,” urai Dr Chaerul, yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN SGD Bandung.[nanang sungkawa]

[]