FSH.UINSGD.AC.ID — Magang kerja Peradilan Agama (MKPA) dalam kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan bagian dari program pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang menguasai keterampilan dan keahlian khusus di bidang hukum.
Secara spesifik, Lembaga peradilan merupakan salah satu stakeholder yang memberi pengalaman kerja sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran baik dari aspek soft skill dan hard skill, baik hukum matrial dan formil. Dalam hal ini hukum perdata baik yang berkaitan dengan perkara perkawinan, wakaf, hibah maupun sengketa ekonomi Syariah,
Pelaksanaan magang kerja di tahun 2024 berbeda dengan pelaksanaan MKPA sebelumnya, “dimana sebelumnya magang kerja hanya dilakukan di Pengadilan Agama di wilayah Jabar dan Banten. Sekarang diberikan kesempatan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai lembaga peradilan tingkat banding, hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas soft skill dan hard skill mahasiswa dalam menangani perkara di tingkat banding,” ujar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung, Prof Fauzan Ali Rasyid, M.Si di PTA Banten, Rabu (24/1/2024).
Dekan FSH, Prof Fauzan menjelaskan karena MKPA di tingkat banding adalah pertama kali dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan shearing session dengan para pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, “hal ini dilakukan sebagai bagian dari siklus manajemen quality agar capaian pembelajaran yang telah dirumuskan secara maksimal dapat tercapai,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung secara langsung diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten YM Bapak Drs. H. Helmy Thahir, MH yang didampingi oleh beberapa Hakim, Panitra dan Kepala Bagian PTA.
Dalam sambutanya Ketua PTA Banten memberi respon positif terhadap program MKPA FSH UIN SGD Bandung, “dengan magang ini diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan kerja di bidang hukum, terutama dalam penangan perkara ditingkat banding,” tandasnya.
Ia berharap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) setelah lulus dapat mengisi formasi pegawai atau hakim yang dibutuhkan oleh Lembaga peradilan, “untuk memenuhi target tersebut saya berharap setiap lulusan telah memiliki keterampilan kerja yang dibutuhkan, dimana keterampilan memiliki peran sebagai katalisator science view dan market view untuk memenuhi kebutuhan demand market. Memenuhi demand market tentu saja bukan sekedar memiliki kemampuan penguasaan teori pembelajaran yang dilakukan dalam proses KBM, akan tetapi harus menjadi bagian yang terhubung dengan lembaga-lembaga profesi yang secara praktis telah memiliki kemampuan teknis beracara,” jelasnya
Karena selama ini lulusan dianggap belum dianggap memenuhi standar teknis kemampuan kerja, “dengan MKPA saya meyakini lulusan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung dapat memiliki kecakapan kerja,” paparnya.
Hasil pertemuan pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dengan para Pimpinan Pengadilan Tingi Agama Banten, secara spesifik akan ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak dengan nota kesepemahaman untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang tridarma perguruan tinggi
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dr. H. Chaerul Shaleh, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Ateng Rohendi, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Dr. H Burhanudian, M.H, selaku Wakil Dekan III, dan Kepala Bagian Tata Usaha FSH, Heri Sindang Nugraha, M.M.
