Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si menjadi narasumber Bimtek Optimalisasi Kinerja DPRD dalam Perancangan dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Holiday Inn Bandung Pasteur Hotel dari tanggal 16-18 Juni 2021.
Prof Fauzan membahas tentang Strategi Mendongkrak Indeks Demokrasi Indonesia.
Menurut Prof Fauzan demokrasi diyakini sebagai sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasan. “Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah,” tegas Prof Fauzan
DPRD memiliki peran sebagai; pertama, Persentase alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD; kedua, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan; ketiga, Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
Kendati terdapat kenaikan dan penurunan variable dalam 3 intrumen ini, tampaknya hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan sipil haruslah dicatat sebagai kelalaian lembaga politik formal di Jawa Barat. Jika indeks demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan sipil terus menurun, maka terdapat kemungkinan jika rezim otoritarian mulai tumbuh kembali. “Kedepan hal ini juga perlu diwaspadai karena analisis indeks demokrasi pada tahun 2020 dan 2021 yang belum muncul bisa saja di tahun tersebut indeks demokrasi di Jawa Barat terus mengalami penurunan,” papar Prof Fauzan
Maka dengan demikian IDI Provinsi Jawa Barat menjadi wajah demokrasi yang capaiannya harus diapresiasi dan dimanfaatkan untuk penyusunan program dan kebijakan yang mendorong pembangunan politik kedepan. sebagaimana diungkap dalam tinjauan pustaka. “Jika suatu negara gagal menterjemahkan substansi demokrasi dalam praktiknya, pada dasarnya negara tersebut dapat berusaha menyusun format demokrasi melalui sejumlah program dan kebijakan di dalam pemerintahan agar sejalan dengan kaidah atau kriteriakriteria (aspek-aspek yang menjadi variabel dan indikator) demokrasi dalam rangka memperbaiki atau menguatkan pembangunan politik dan kualitas demokrasi dalam pemerintahan,” jelas Prof Fauzan.