Seminar Transformasi Hukum dan Peradilan Agama di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Implikasinya terhadap Keadilan Masyarakat

FSH NEWS: Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag., Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam keynote speech-nya pada Seminar Nasional dan acara “BADILAG Goes to Campus,” menyampaikan bahwa seminar ini, yang digagas oleh Fakultas Syariah dan Hukum bersama Mahkamah Agung RI, merupakan bentuk sinergitas kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akademik dan keterampilan kerja bagi para lulusan Fakultas Syariah dan Hukum.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan fakultas ini berperan dalam mengintegrasikan kebutuhan kompetensi akademik dengan kompetensi praktikal. Selain itu, seminar ini juga menjadi wadah untuk mendorong transformasi pendidikan melalui kolaborasi penelitian, serta program pengabdian masyarakat melalui edukasi dan bantuan hukum. Fakultas Syariah dan Hukum sendiri telah memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat diakses oleh para pencari keadilan.

Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dalam sambutannya menyatakan bahwa secara kelembagaan, Fakultas Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan alumninya dalam memenuhi tantangan dunia industri hukum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di era digital, alumni Fakultas Hukum dihadapkan pada tantangan pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan. Untuk itu, Fakultas Syariah dan Hukum telah merancang model kurikulum berbasis elektronik untuk menjawab tantangan tersebut.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Pengadilan Agama, Dr. Candra Boy Seroza, M.Ag., yang menjadi pembicara dalam seminar ini, menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan kelembagaan peradilan agama yang dilakukan secara kolaboratif bersama perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. Dalam paparannya, beliau menyampaikan beberapa poin penting:

1. Formasi alumni Fakultas Syariah dan Hukum di Mahkamah Agung terbuka luas. Namun, masih banyak lulusan yang belum dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga diperlukan solusi bersama untuk mengatasi hal ini.
2. Kualifikasi Seleksi MENPAN RB. MENPAN RB menerapkan seleksi terbuka dengan standar kualifikasi hukum. Alumni FSH perlu mempersiapkan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan ilmu hukum untuk memenuhi standar ini.
3. Kompetensi Digital Alumni. Kompetensi digitalisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap alumni untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
4. Kurikulum Link and Match. Kurikulum ini menjadi solusi bagi lembaga pendidikan untuk menjalin sinergi yang lebih erat dengan dunia industri dan usaha agar dapat menyiapkan lulusan yang siap kerja.

Seminar “Transformasi Hukum dan Peradilan Agama di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Implikasinya terhadap Keadilan Masyarakat” ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor III dan IV, Kepala Biro AUPK dan A2KK, Dekan, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Laboratorium, dosen, serta 1.000 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua PTA Jawa Barat, dan Ketua PA se-Bandung Raya.