Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum didampingi Kepala Kantor Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, Rektor UIN Bandung, Prof Dr H Mahmud MSi CSEE, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof Dr Fauzan Ali Rasyid MSi., Ketua JDIH UIN Bandung, Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H., meresmikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Kumham Goes To Campus yang berlangsung Gedung Anwar Musaddad, Rabu (5/4/2023).
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Menyatu dalam visi, “Menjadi penyedia dokumen dan informasi hukum yang unggul dan kompetitif tingkat perguruan tinggi di Indonesia tahun 2025”, JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Untuk menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas layanan penyedia dokumen dan informasi hukum, UIN Sunan Gunung Djati terus melakukan upaya perubahan dan terobosan melalui peningkatan sarana prasarana dan tersedianya SDM pendukung yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan informasi dan dokumentasi.
Layanan permohonan dokumen dan informasi hukum bisa diakses secara langsung melalui kantor JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun layanan online yang bisa diakses melalui website jdih.uinsgd.ac.id. Laman ini telah terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID. sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 bahwa Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi merupakan Anggota JDIHN.
Sejumlah produk hukum telah diunggah melalui website jdih.uinsgd.ac.id yang terdiri dari Peraturan, Monografi, Artikel dan Putusan.
Pengunjung juga bisa mendapatkan pelayanan dan informasi hukum lainnya seperti pelayanan perpustakaan hukum yang telah terintegrasi dengan smart library system, pencarian koleksi buku juga dapat diakses secara online melalui website. Jurnal Hukum juga tersedia untuk memudahkan kebutuhan para pengunjung. Demi meningkat layanan, kami juga melakukan survey untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses melalui website.
Dalam rangka menunjang revitalisasi dan reformasi hukum, perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum sebagai bagian dari Pendidikan hukum.
Di era keterbukaan informasi publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan kebutuhan primer untuk dapat diakses oleh masyarakat luas termasuk sivitas akademika perguruan tinggi. Keberadaan JDIH merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum, pendidikan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Kami meyakini bahwa sebuah perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan sepenuh hati. Sinergi, kolaborasi dan ragam inovasi tak henti kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
